Cabut Gelar Akademik Koruptor

Tertangkapnya ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, dan salah seorang anggota DPR, Chairun Nisa, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus suap Rp 2 miliar-3 miliar, beberapa waktu lalu semakin menambah jumlah pelaku korupsi di negeri ini. Posisi Akil Mochtar sebagai ketua MK dan bergelar Doktor di bidang hukum yang disandangnya ternyata tidak menjadikannya arif akan aksi korupsi yang tak bermotal itu.

Berkaitan dengan itu, rata-rata pelaku korupsi di negeri ini mereka yang berpendidikan tinggi dan sudah bergelar hingga doktor. Lihat saja, Akil Mochtar bergelar Doktor di bidang hukum Universitas Padjajaran dan Chairun Nisa juga bergelar Doktor pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang juga manjabat sebagai dosen Universitas Palangkaraya. Inilah yang menjadi ironi para petinggi negeri ini.

Kaitannya dengan pendidikan, pendidikan tinggi tentunya tidak hanya membuka dan memberikan jaminan peluang kerja kepada alumninya di tengah pragmatisme dunia pendidikan, lebih dari itu institusi pendidikan tinggi di samping ikut menyumbangkan kemajuan pendidikan di Tanah Air juga mempunyai tanggung jawab terhadap anak didiknya selama menempuh pendidikan hingga ia menekuni suatu bidang usaha atau karir tertentu. Sikap yang ditampilkan oleh alumni pada lembaga pendidikan merupakan cerminan atas kualitas dan budaya pendidikan pada lembaga tersebut.

Untuk itu, sebagai bentuk tanggung jawab pendidikan tinggi terhadap alumninya yang berperilaku tak terdidik, perlu kiranya ia mencabut gelar akademik yang selama ini disandangnya dan tidak diakui lagi sebagai alumni. Dengan begitu, ia tidaklah lagi terakui sebagai orang berpendidikan tinggi, seperti halnya prilaku koruptif yang tidak mencerminkan orang terdidik sama sekali. Bagaimana pun juga prilaku koruptif sangatlah mencoreng nama baik pendidikan.

*dimuat di harian Radar Surabaya (Senin, 14 Oktober 2013)

Tweet