Mendudukkan Peran Kaum Intelegensia Dalam Praktik Politik

Oleh: Vicky Izza eL-Rahmah*

Minggu lalu, dalam perjalanan pulang ke Malang, di dalam bus saya duduk berdampingan dengan seorang—menurut pengakuannya—dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya. Layaknya dua orang yang bertemu di perjalanan, obrolan kami dibuka dengan pertanyaan basa-basi; ke mana tujuan Anda? Asal? Dan sejenisnya. Di tengah obrolan basa-basi itu, pandangan saya menangkap gambar para calon legislatif yang terpampang di sepanjang jalan. Iseng saya bertanya pada Pak Dosen itu, “Apa bapak nyaleg?” Dengan tawa renyah Pak Dosen itu menjawab, “Nggak, Dik. Terjun langsung ke dunia politik itu banyak godaannya. Saya khawatir ndak bisa nolak. Lagipula saya masih ingin bersikap netral dan setia pada profesi”.

Perkataan Pak Dosen—teman seperjalanan saya itu—mengingatkan saya pada pernyataan Abdul Karim Soroush dalam sebuah wawancara bertajuk “Intellectuals: The Powerless Wielders of Power” yang secara kritis memerkarakan posisi kaum intelegensia Iran yang dinilainya telah menyeleweng dari asas-asas keintelegensian. Alih-alih berperan sebagai kekuatan penyeimbang, mayoritas kaum intelegensia Iran pasca-revolusi ditengarainya malah tidak berperan lebih kecuali sebagai dari penyokong buta kekuasaan dan penyambung lidahnya yang paling fasih. Mereka berlomba-lomba merapat dalam lingkaran institusi-institusi politik kekuasaan. Padahal bagi Soroush, “True intellectuals are those in whom innovation and production are the dominant force… An intellectual must, first and foremost, engage in theoretical innovation and the production of ideas. Even if certain juncture circumstances force him to abandon this position, it would only be a passing matter, not altering the essential nature of intellectual work.

Dalam tulisan ini, penulis akan menyorot peran para intelegensia ketika mereka berusaha duduk dalam dunia politik. Yang dimaksud kaum intelegensia dalam tulisan ini adalah kaum cerdik, pandai atau para cendekiawan yang penulis batasi pada mereka yang berkutat di bidang akademis-teoritis.

Dalam konteks politik Indonesia kekinian, tidak sedikit para intelegensia kita yang turut serta dalam pertempuran memperebutkan kursi legislatif di DPR. Maka, senada dengan pernyataan Soroush dan kekhawatiran Pak Dosen—teman seperjalanan saya—diatas, ramainya gugatan yang ditujukan atas kiprah kaum intelegensia kita dalam ranah politik-praktis, yang bersumber dari sikap independen dan kesetiaan pada profesi yang belakangan ini kian pudar dari kehidupan mereka.

Menyimak pandangan Soroush—bahwa seorang intelegensia (seharusnya) menolak gairah politik dan komersalisasi—, kita memang dihadapkan pada opini bahwa, agar lebih optimal menyuarakan kebenaran, kaum intelegensia harus selalu mengambil jarak dari segala hal yang akan merongrong keautentikan tugasnya.

Tapi dalam waktu yang sama, seraya memungut pandangan filosof asal Italia, Antonio Gramscian, dengan terjun langsung ke tengah masyarakat atau bahkan berpolitik praktis itulah para cendekiawan sebenarnya justru menerjemahkan peran autentiknya.

Dengan begitu, bukankah akan terbukti bahwa kaum intelegensia tidak lagi semata-mata berperan sebagai penyuara kebenaran? Bukankah dengan ikut menyelam, mereka bisa menyaksikan dan merasakan secara langsung derita dan peluh rakyat di tengah kerasnya kehidupan yang kian menjadi-jadi.

Maka, tanpa disertai maksud terselubung untuk memutlakkan pendapat Soroush atas Gramsi atau sebaliknya, sebenarnya ada noktah krusial yang layak kita garis bawahi untuk selanjutnya diurai menjadi benang merah guna merajut bangunan ideal peran para intelegensia.

Hemat penulis, kaum intelegensia tidak lagi pada kapasitasnya jika hanya meneriakkan jargon-jargon dari balik podium akademik sembari berjalan melenggang tanpa menunjukkan keterlibatan konkretnya di ruang-ruang penting tempat berlangsungnya pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Sebab, itu hanya akan berisiko membiarkan ketidakadilan akan terus berlangsung tanpa ada interupsi kritis.

Hanya saja, pada yang sama, upaya melewati pagar disiplin akademis dan profesionalitas tentu tidak berarti seorang akademisi boleh dengan semena-mena mengabaikan disiplin keilmuannya. Karena pilihan untuk terjun dalam dunia politik praktis harus selalu semata-mata didasari oleh sebuah kesadaran akan pentingnya pencarian sebuah jawaban atas persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Suatu kesadaran yang membuat dirinya merasa melakukan "dosa sosial" jika mendiamkannya dengan melulu sibuk mengurusi "rumah tangga" sendiri.

Di titik ini, terperosoknya sebagian akademisi kita dalam praktik korupsi saat mereka terjun dalam dunia praktik maupun sikap menjadikan kekuasaan akademis yang mereka sandang sebagai tunggangan politik merupakan peristiwa yang memprihatinkan dan memalukan dunia intelegensia Indonesia.

Alhasil, prinsip fundamental dalam praktik politik bahwa sayyid al-qaumi khadimuhum, tampaknya harus menjadi ruh bagi setiap aktivitas politik. Sebab mengabaikan prinsip tersebut sama halnya dengan membuka pintu penyalahgunaan kekuasan makin lebar ketimbang saat tanpa keterlibatan kaum intelegensia di dalamnya.

Dengan begitu, di manapun berada,—baik di seberang, maupun dalam pusaran kekuasaan—kaum intelegensia niscaya akan tetap teguh memegang fungsi krusialnya sebagai penyeru dan pelaku kebenaran. Karena mereka sadar bahwa pengabaian tugas mulia tersebut, justru merupakan wujud pengkhianatan yang paling nyata. [Surabaya, 1/4/9]

*Vicky Izza eL-Rahmah

anak Bismillah dam mahasiswa TH Khusus

IAIN Sunan Ampel Surabaya,

asli Malang

Teruskan Membaca...

Pemimpin “Berkacamata Hitam” (1)*

Oleh: Abd. Basid

Sebentar lagi pelaksanaan pemilu akan terlaksana (9/4). Para caleg pada sibuk mensosialisasikan dirinya supaya rakyat bisa memilihnya sebagai wakilnya. Imbauan dari banyak pihak agar rakyat tidak golput juga meyibukkan pelaksanaan pemilu 2009 ini. Seperti dari pihak KPU yang sempat lewat sms; “tandai pilihanmu dengan centang (v) satu kali di kolom parpol/nomor urut calon/nama calon untuk memilih anggota DPR dan DPRD serta di kolom foto untuk anggota DPD”.

Semua itu, tidak lain hanya untuk mengajak rakyat agar menggunakan hak pilihnya 9 April nanti. Pertanyaannya sekarang; seberapa besarkah efek dari imbauan itu? Penulis kira, imbaun tersebut tidak akan begitu ngefek pada masyarakat. Karena, melambungnya angka golput kali ini disebabkan karena mereka tidak percaya akan kapabilitas pemimpin sekarang ini, bukan karena mereka tidak sadar. Tidak jarang ditemukan seorang yang “berkacamata hitam” setelah mereka menjabat. Janji-janji yang mereka janjikan sebelumya tidak terbukti. Mereka tidak peduli lagi akan rakyat. Mereka lebih memilih kepentingan pribadi dari pada peduli sama sekitar.

* telah dimuat di harian Kompas Jatim (8/409)

Teruskan Membaca...