Membaca Konvensi Partai Demokrat

Partai Demokrat (PD) bisa dibilang partai yang belakangan ini dilanda krisis kepercayaan akibat hantaman badai kasus Hambalang dan Wisma Atlet yang melibatkan beberapa kadernya. Untuk itu dibutuhkan terobosan baru untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap partai berkuasa ini. Akan hal itu, rupanya PD menyadarinya. Sebagai langkah solutifnya PD menggelar konvensi capres sebagai persiapan 2014 nanti.

Dari langkah ini Jum’at (30/8/13) lalu melalui komite konvensi capresnya, PD mengumumkan sebelas nama peserta konvensi, yaitu Dahlan Iskan (Menteri BUMN), Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan/BPK dan ketua umum ISNU), Anies Baswedan (rektor Universitas Paramadina, Jakarta), Dino Patti Djalal (duta besar RI untuk Amerika Serikat), Endriartono Sutarto (mantan panglima TNI), Gita Wirjawan (menteri perdagangan), Irman Gusman (ketua Dewan Perwakilan Daerah/DPD), Hayono Isman (anggota Komisi I DPR dari Fraksi PD), Marzuki Alie (ketua DPR), Pramono Edhie Wibowo (mantan KSAD), dan Sinyo Harry Sarundajang (gubernur Sulawesi Utara).

Konvensi capres ini sebetulnya bukan hal baru dalam dunia politik. Jauh sebelum PD, Partai Golongan Karya (Golkar) pada tahun 2003-2004 dan Partai Bintang Reformasi (PBR) pada tahun 2009 pernah melakukannya, namun semuanya gagal.

Terlepas dari kegagalan konvensi partai-partai sebelumnya, PD harus mengerahkan segenap ide dan pikiran agar tidak berenasib sama dengan partai-partai yang sebelumnya melakukan konvensi dan gagal.

Hemat penulis, pemilu 2014 nanti suara demokrat akan terdongkrak jika konvensi PD ini bisa berjalan dengan fair. Dalam artian konvensi harus mendekatkan suara rakyat dan suara partai. Jika pemenang konvensi ditentukan survei masyarakat, maka PD harus konsisten mengusung pemenang konvensi sebagai capres.

Selain itu, ada dua persoalan yang jamak mencajadi permasalahan bagi partai yang sedang melakukan konvensi dan ini harus diantisipasi oleh PD. Pertama, kemungkinan terburuk partai tidak bisa mengusung capres pada pemilu 2014 nanti karena perolehan suara yang tidak mencukupi. Kenyataan ini seperti yang dialami PBR 2009 lalu di mana Rizal Ramli yang menjadi satu-satunya peserta konvensi PBR tidak bisa maju mencalonkan presiden.

Kedua, tidak adanya dukungan penuh dari mesin partai pada pemenang konvensi karena berbagai alasan dan pertimbangan. Kenyataan ini seperti yang dialami Partai Golkar pada 2003-2004 lalu di mana Wiranto yang waktu itu memenangkan konvensi Partai Golkar tidak mendapatkan dukungan penuh dari mesin Partai Golkar saat pilpres 2004.

Untuk mengantisipasi dari dua persoalan di atas, maka kiranya PD harus menentukan skenario konvensi mulai dari sekarang secara terbuka. Jangan sampai mekanisme konvensi berubah-ubah sehingga para peserta konvensi merasa dipermainkan dan dikhianati. Karena jika hal itu sampai terjadi, maka hampir bisa dipastikan PD akan dilanda krisis kepercayaan akut dan tujuan konvensi sulit tercapai.

*dimuat di harian Radar Surabaya (2 September 2013)

Tweet