Mengevaluasi NU Pasca Pilpres*


Oleh: Abd. Basid

Melihat hasil hitung cepat (quick count) pemilihan presiden (pilpres) kemarin (8/7), yang menampilkan keunggulan pasangan calon nomor 2 (SBY-Boediono) dan pasangan nomor 3 (JK-Win) berada di urutan terbawah, penulis lantas langsung berpikir; kayaknya NU sekarang ini memang tidak direstui kalau namanya dibawa berkecipung dalam ranah politik praktis. Apa hubungannya antara NU dan JK-Win?

Terhitung sejak pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelumnya, pasangan yang dijagokan NU tidak pernah mulus. Tidak usah jauh-jauh, mulai dari pemilihan gubernur (pilgub) Jatim sampai pilpres kemarin, jagoan NU tidak pernah merengguh manisnya kursi kepemimpinan. Bahkan pemilu kemarin partai NU sendiri (PKNU) tidak lolos karena perolehan suaranya tidak mencapai 20 persen.

Menurut quich count hasil survei kemarin, pasangan calon JK-Win yang dijagokan para tokoh NU ini, semuanya menyatakan JK-Win berada pada urutan perolehan suara terkecil.

Dari semua team survei seperti Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Survei Indonesia, LP3ES, Cirus dan Metro TV menyatakan bahwa pasangan JK-Win memperoleh suara jauh di bawah pasangan SBY-Boediono dan Mega-Pro, yaitu cuma berkisar belasan persen, 12 persen lebih, dan ironisnya pada hitungan sementara KPU, JK-Win memperoleh dibawah 10 persen.

Yang mengejutkan penulis lagi, di Jawa Timur, yang basisnya basis NU banget, pasangan JK-Win ini juga kalah telak. Padahal pasangan JK-Win mendapat dukungan penuh dari para tokoh ormas terbesar di Jatim (NU) ini. Pasangan JK-Win yang diprediksi banyak kalangan akan bersaing ketat dengan pasangan SBY-Boediono, eh, malah sebaliknya, JK-Win berada pada urutan paling bawah.

Penyajian hasil quick count tersebut memang tidak resmi dan belum final, akan tetapi hasil hitungan manual KPU tidak akan jauh dari quick count tersebut. Terbukti, hasil sementara KPU, sajiannya tidak jauh berbeda, malah perolehan JK-Win dibawah 10 persen .

Dari fenomena mengenjutkan inilah penulis berpikir; NU kalah lagi. Ternyata nama NU kayaknya memang tidak direstui kalau dibawa-bawa ke ranah politik praktis. Karena awal berdirinya NU—yang diprakarasai oleh hadratuna as-Syaikh Hasyim Asy’ari—memang tidak lahir dari politk.

Banyak tokoh NU—meskipun tidak semuanya berangkat atas restu tokoh NU—yang gagal merajut kursi kepemimpinan di negara Indonesia ini. Mulai dari Ali Mascan Moesa dan Khofifah Indra Parawansa pada pilgub Jatim kemarin sampai pasangan capres-cawapres JK-Win yang diusung tokoh NU setelah melaksanakan Bahtsul Masail yang akhirnya memutuskan; warga NU memilih JK karena 9 alasan. Di sebuah stiker penulis menemukan komitmen 9 alasan warga NU memilih JK, diantaranya karena JK merupakan satu-satunya calon putera dari pendiri NU di daerah Sulawesi.


Sekilas Lahirnya NU

Sejarah formal NU dimulai sejak ia didirikan 31 Januari 1926 di Surabaya oleh KH Hasyim Asy'ari bersama beberapa ulama sepaham seperti KH Wahab Hasbullah serta beberapa ulama pesantren lain. Namun berdirinya jam'iyah ini sesungguhnya hanyalah pelembagaan tradisi keagamaan yang telah lama mengakar.

Saifuddin Zuhri mencatat bahwa sejak NU lahir, aspirasi yang melingkungi NU adalah aspirasi pesantren,... Baik pesantren selaku persemaian (pembinaan) kader-kader ulama dan pemimpin Islam tetapi juga pesantren sebagai pembina potensi gerakan yang sejak dahulu telah diakui oleh kaum intelektual sebagai media pendidikan yang praktis dan efektif membentuk potensi yang bergerak (tidak beku) (Saifuddin Zuhri, “Peranan NU dalam Pengembangan Islam dan Membela Tanah Air” dalam Thohir; 118).

Dari pemaparan sejarah singkat di atas bisa penulis simpulkan bahwa lahirnya NU tidaklah lahir karena politik praktis, melainkan NU lahir sebagai lembaga keagamaan yang kala itu untuk menangkis faham-faham wahabi yang lagi gempar menghiasi masyarakat. Karena itulah NU lahir sebagai lembaga keagamaan yang berasaskan faham ahlussunnah waljama’ah.

Meskipun demikian, bukan berarti penulis menganggap NU itu tidak menyentuh hal yang berbau politik. Akan tetapi kelembagaan NU tidaklah menekankan pada ranah politik.

Kembali ke perbincangan hubungan antara NU dan para jagoannya (capres-cawapres). Melihat hasil pahit calon yang diusung tokoh NU, termasuk pasangan JK-Win, maka penulis beranggapan bahwa NU sekarang ini sudah tidak mempunyai suara lagi. Untuk itu, dalam masalah politik praktis para tokoh NU tidak usah membawa-bawa nama NU lagi. Karena kalau mereka tetap membawa-bawa nama NU, maka konsekuensi yang akan timbul adalah reputasi kiai dan NU itu sendiri, apalagi di Jawa Timur yang memang basisnya basis pesantren dan kiai (NU).

Akhir kata, penulis berpendapat seperti itu bukan berarti penulis tidak suka pada NU, melainkan penulis merasa eman kalau NU tidak dipercaya masyarakat dan kalangan umum lagi. Dan bukan berarti NU tidak boleh berpolitik, akan tetapi kita juga harus ingat bahwa sejarah lahirnya NU tidak ditekannkan untuk hal politik. Hal inilah yang juga harus diperbincangkan para tokoh NU pada mukhtmar NU yang dijadwalkan Januari 2010 nanti. Sekian. Bangkitlah NU!

*dimuat di harian Surabaya Pagi (25/7/09)


0 Response to "Mengevaluasi NU Pasca Pilpres*"

Posting Komentar

Tinggalkan komenrar Anda di sini!