SBY, Soekarno, dan Soeharto

Oleh: Abd. Basid

Pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) jilid 2 meski sudah memasuki program 100 harinya tidak boleh dan patut lega, karean dalam menyambut 100 hari itu banyak pengunjuk rasa memadati gedung-gedung pemerintahan, baik daerah, kota, maupun pusat. Pengunjuk rasa berasal dari berbagai latar, mahasiswa, buruh, dan lain-lain. Adanya unjuk rasa yang didominasi para mahasiswa itu yang jelas karena ada apa-apa atau masalah yang tentunya perlu untuk dikoreksi dan diselesaikan.

Suara lantang mahaasiswa bisa disatukan bahwa mereka menuntut untuk—kalau diperhalus—membebas tugaskan  pendamping dan mentri keunagannya, Boediono dan Sri Mulyani yang terkena dugaan kasus perampokan Bank Century. Bahkan panah suara lantang juga mengena “jantung” presiden SBY sendiri.

Suara lantang itu mengingaatkan penulis pada sejarah tahun 1966, 1974, dan 1998. Pada tahun 1966 mahasiswa menyelancarkan gerakan tipikalnya, yaitu menggulingkan Orde Lama, tahun 1974 menggoyang Orde Baru melalui gerakan mahasiswa 15 Januari, dan pada 1998 menggulingkan pemerintahan Orde Baru.

Akankah aksi mahasiswa akan terulang 2010 ini? hemat penulis, tanda-tanda menuju ke sana sudah mulai ada. Untuk itu, agar memori tempo dulu itu tidak tetulang lagi, maka kuncinya ada pada SBY. Apa yang sebenarnya terjadi pada pemerintahannya ini. pemerintahan yang bisa dibilang lama tapi baru. Dibilang lama karena sudah bermerk kabinet 2 dan dibilang baru karena pada pemerintahan kabinet 2 ini belum menunjukkan hasil langkah baiknya. Program 100  harinya yang semestinya tidak ada aksi protes, eh malah sebaliknya. Ada apa gerangan?

Salah satu kelemahan kepemimpinan SBY pada periode kedua ini adalah kekurang mampuan dalam mendengarkan suara kaum muda (mahasiswa), yang pada awal periode dimabuk kemenangan, lalu membuat atau menempatkan partai koalisi bertekuk lutut, yang dilambangkan dengan audisi menteri dan penunjukan wapres yang begitu tegang dan dramatis.

Sampai saat ini kepemimpinan presiden RI dari enam presiden yang bisa dikatakan panjang masa jabatannya adalah presiden Soekarno, Soeharto, dan SBY, dengan sistem kepemilihan dan kepemimpinan yang berbeda.

Pada 1966 dan 1998 mahasiswa menghadapi presiden yang tidak dipilih secara demokratis. Presiden Soeharto menyelenggarakan pemilu setiap lima tahun, akan tetapi pemilu tersebut dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Soeharto melalui tentara yang diterjunkan sampai di desa-desa dengan misi memenangkan partai pemerintah.

Di samping itu, Soeharto menempatkan tentara sebagai kompensasi tidak dilaksanakannya hak pilihnya di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hal mana mengamankan kedudukan Soeharto sampai 32 tahun.

Sementara Presiden Soekarno memiliki karisma sebagai proklamator, MPR mengangkatnya menjadi presiden seumur hidup.

Sebaliknya, SBY yang hanya terlihat memiliki kemampuan keuangan dalam advertensi media elektronik dan berbagai event partai yang memiliki kekuatan luar biasa untuk menembus seluruh wilayah Indonesia. Kekuatan SBY bukan berasal dari kekuatan totaliter. Bisa dikatakan; SBY memperoleh kemenangan dengan market race, kekuatan pencitraan yang dipadukan dengan kekuatan keuangan dalam membiayai advertensi.

Pertanyannya sekarang; mengapa mahasiswa, kelompok yang relatif prodemokrasi, masih juga menempatkan SBY seperti dua presiden nondemokratis yang diperbandingkan? Pertanyaan inilah yang perlu dijawab dan diintrospeksi oleh SBY agar dan kalau tidak ingin melihat kejadian yang serupa seperti tahun 1966, 1974, dan 1998.

Kegusaran mahasiswa terhadap SBY memang tidak disebabkan oleh tipe totalitariannya dalam wilayah politik dan kebebasan, tetapi lebih karena masalah hukum, khususnya dalam masalah korupsi, dan masalah keberpihakan kepada kebijakan publik yang bernuansa kerakyatan.

Suara lantang mahasiswa agar Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dan Wapres Boediono mengindikasikan aspirasi mahasiswa tersebut. Duet Boediono-Sri Mulyani pada awal kepemimpinan kabinet baru sudah dikampanyekan sebagai penganut intervensionis. Namun, seperti yang dapat dilihat, konsistensi kampanye tersebut tidak berlanjut begitu terpilih.

Sampai saat ini pemerintah(an) (SBY) masih memamerkan lambang-lambang kemewahan seperti berbicara atau merencanakan kenaikan gaji, tunjangan, fasilitas mobil mewah, dan membeli pesawat kepresidenan. BLT yang mengantarkan SBY menjadi presiden disiarkan media elektronik dengan gegap gempita menghilang begitu saja, mengakibatkan rakyat seperti dikhianati dan membiarkan SBY ditentang mahasiswa.

Jika terus seperti itu, tidak ada introspeksi dan perubahan, maka lima tahun ke depan dikhawatirkan mahasiswa akan mengulangi aksi 1966 dan 1998. Untuk itu, SBY kabinet 2 ini setidaknya bisa merealisasikan program rill yang sudah dikampenyakan sebelumnya. Seperti BLT semestinya dilestarikan dengan menganggarkan 2,5 persen sebagai sedekah pemerintah melalui depaprtemen sosial. Jumlah ini akan berkisar Rp 30 triliun yang bisa membantu rakyat secara langsung. Bantuan tersebut selanjutnya akan memperkuat permitraan umum, menghidupkan perekonomian sirkuit bawah seperti industri kecil, industri rumah tangga, industri perdesaan, sektor informal sampai di pelosok Tanah Air. Program riil seperti ini akan memperkokoh SBY, bahkan jika DPR menentang, mahasiswa juga akan secara jernih menerimanya.

Terakhir, SBY kabinet jilid 2 ini apakah ingin mengulang dan mencontoh cabinet Soekarno ataukah Soeharto. Renungkanlah pilihlah Bapak!

Tweet