Oleh: Abd. Basid
Kota Surabaya merupakan kota metropolitan kedua setelah Jakarta. Sebagai kota metropolitan, maka tidak dan bukan hal yang aneh jika semua orang dari berbagai daerah berduyun-duyun mendatangi kota yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan wali kota (Pilwali) yang dijadwalkan akan terlaksana pada bulan mendatang. Mulai yang mau mengadu otak (belajar) sampai yang mengadu nasib (bekerja) untuk masa depannya masing-masing.
Namun, dibalik semua itu, ada citra buruk yang tetap dan masih melekat pada Surabaya. Sampai saat ini dunia kerlap-kerlip di Surabaya kian marak. Di Surabaya, selain ada Dolly juga ada yang namanya kawasan pataya, yang biasa dihinggapi kalangan gaya. Dan parahnya lagi kini juga muncul kafe-kafe lesehan yang sarat akan praktik prostitusi.
Contoh kecilnya, seperti apa yang ada di kawasan Jl. Embong malang samapai kedungdoro. Kalau kita jalan-jalan dan melewati kawasan Jl. Embong malang sampai kedungdoro, maka di sana kita akan menemukan banyak kafe-kafe lesehan yang tidak hanya menyediakan makanan. Akan tetapi juga menyediakan minuman keras (miras) oplosan, yang juga dipangkali cewek-cewek yang merayu pembeli. Ironisnya lagi, di sana para pengunjung dan pembeli bisa mabuk tanpa harus ada yang mengusirnya (Surabaya Pagi, 23/2/10). Pertanyannya sekarang; dimana dan ke mana satpol PP Pemkot Surabaya? Apakah mereka belum selesai-selesai menertibkan para pedagang kaki lima, sehingga tidak sempat ke kawasan Jl. Embong malam sampai Kedungdoro? Ironis!
Jika tetap demikian, maka Surabaya tidak akan lepas dari predikat salah satu kota tertinggi yang masyarakatnya banyak terjangkiti virus HIV-AIDS. Dalam hari anti AIDS kemarin Surabaya masih dan tetap menduduki peringkat tertinggi di Jawa Timur.
Dengan dan dari berbagai potret buramnya kota Surabaya sampai saat ini, termasuk dalam penanganan praktik prostitusi yang semakin marak ini setidaknya Surabaya yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan wali kota (pilwali) periode 2010-2015 dan yang terpilih nanti bisa dan berusaha untuk memberantas membersihkan kota Surabaya dari semua ini. Mereka yang tepilih nanti setidaknya bisa dan berani bertanya; “Kenapa praktik prostitusi di Surabaya ini semakin hari semakin marak? Apa akar masalah dari semua itu?
Hemat penulis, adalah faktor ekonomi, moral, kekerasan, atau perdagangan manusia yang sering menjadi pemicu para perempuan menjadi pekerja seks komersial (PSK). Dalam dunia prostitusi, ada dua kelompok yang rentan terjangkitinya, yakni perempuan dan remaja. Perempuan menjadi PSK karena persoalan ekonomi, kekerasan, dan human trafficking. Sedangkan remaja tidak ubahnya karena kurangnya informasi tentang dunia seksualitas.
Kalau merujuk pada hasil studi yang dilakukan LPPM Universitas Airlangga (Unair) Surabaya (2005) menemukan bahwa perempuan yang masuk dalam bisnis seks biasanya dipaksa oleh gabungan berbagai faktor dan kondisi lingkungan: tekanan kemiskinan, kekecewaan karena love affair yang gagal, kurangnya kesempatan kerja di pasar kerja, bias nilai patriarkhis, tawaran gaya hidup hedonis, serta kondisi psikologis perempuan yang rentan terhadap penipuan, pemaksaan, dan tekanan-tekanan.
Dari pemetaan di atas, maka cara mengatasinya, pendidikan dan pendidikan seks akan menjadi langkah preventif bagi remaja agar mereka tidak terjerumus pada praktik prostitusi. Selain itu, cara pandang masyarakat pada PSK, mucikari, dan lokalisasi harus bisa dirubah dan berubah. Selama ini cara pandang masyarakat akannya adalah “buka buka mata tutup mata”. Artinya, ketika masyarakat ditanya, mereka (pasti) akan menjawab dengan; “tidak ada prostitusi di tempat saya dan sejenisnya. Padahal, mereka mengetahui tempat-tempat prostitusi itu ada di tempatnya. Ketidak adanya keterbukaan masyarakat inilah yang menjadi salah satu faktor semakin maraknya perbuatan tercela ini. untuk itu, masyarakat—termasuk pemerintah—saatnya dan harus bisa menarima bahwa praktik prostitusi di tengah metropolitan kota ini. Jika ada keterbukaan, maka langkah-langkah untuk menanggulangi masalah ini akan bisa dilakukan secara bertahap. Selain itu, jika masyarakat bisa mengubah stigma pandangannya terhadap PSK dan mucikari, maka hal ini juga bisa memudahkan proses penyembuhan psikologis PSK dan mucikari, sehingga mereka akan dengan mudah kembali ke masyarakat.
Akhir kata, setidaknya citra buruk ini bisa menjadi alarm bagi wali kota Surabaya yang terpilih nanti dan pastinya semoga alarm ini tidak hanya di deringkan dan disetting saja, melainkan disertai dengan adanya perlakuan dan bukti konkrit untuk menjadikan Surabaya bersih. Bersih dari praktik prostitusi. Pemerintah Surabaya setidaknya tidak terpikat dan berdalih pada perda (peraturan daerah) yang melarang pelacuran, mengeluarkan kebijakan menutup lokalisasi selama Ramadan, dan sejenisnya sebelum ada upaya dan bukti berarati. Semoga!!!
*telah dimuat di harian Bhirawa (22/4/2010)
Kota Surabaya merupakan kota metropolitan kedua setelah Jakarta. Sebagai kota metropolitan, maka tidak dan bukan hal yang aneh jika semua orang dari berbagai daerah berduyun-duyun mendatangi kota yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan wali kota (Pilwali) yang dijadwalkan akan terlaksana pada bulan mendatang. Mulai yang mau mengadu otak (belajar) sampai yang mengadu nasib (bekerja) untuk masa depannya masing-masing.
Namun, dibalik semua itu, ada citra buruk yang tetap dan masih melekat pada Surabaya. Sampai saat ini dunia kerlap-kerlip di Surabaya kian marak. Di Surabaya, selain ada Dolly juga ada yang namanya kawasan pataya, yang biasa dihinggapi kalangan gaya. Dan parahnya lagi kini juga muncul kafe-kafe lesehan yang sarat akan praktik prostitusi.
Contoh kecilnya, seperti apa yang ada di kawasan Jl. Embong malang samapai kedungdoro. Kalau kita jalan-jalan dan melewati kawasan Jl. Embong malang sampai kedungdoro, maka di sana kita akan menemukan banyak kafe-kafe lesehan yang tidak hanya menyediakan makanan. Akan tetapi juga menyediakan minuman keras (miras) oplosan, yang juga dipangkali cewek-cewek yang merayu pembeli. Ironisnya lagi, di sana para pengunjung dan pembeli bisa mabuk tanpa harus ada yang mengusirnya (Surabaya Pagi, 23/2/10). Pertanyannya sekarang; dimana dan ke mana satpol PP Pemkot Surabaya? Apakah mereka belum selesai-selesai menertibkan para pedagang kaki lima, sehingga tidak sempat ke kawasan Jl. Embong malam sampai Kedungdoro? Ironis!
Jika tetap demikian, maka Surabaya tidak akan lepas dari predikat salah satu kota tertinggi yang masyarakatnya banyak terjangkiti virus HIV-AIDS. Dalam hari anti AIDS kemarin Surabaya masih dan tetap menduduki peringkat tertinggi di Jawa Timur.
Dengan dan dari berbagai potret buramnya kota Surabaya sampai saat ini, termasuk dalam penanganan praktik prostitusi yang semakin marak ini setidaknya Surabaya yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan wali kota (pilwali) periode 2010-2015 dan yang terpilih nanti bisa dan berusaha untuk memberantas membersihkan kota Surabaya dari semua ini. Mereka yang tepilih nanti setidaknya bisa dan berani bertanya; “Kenapa praktik prostitusi di Surabaya ini semakin hari semakin marak? Apa akar masalah dari semua itu?
Hemat penulis, adalah faktor ekonomi, moral, kekerasan, atau perdagangan manusia yang sering menjadi pemicu para perempuan menjadi pekerja seks komersial (PSK). Dalam dunia prostitusi, ada dua kelompok yang rentan terjangkitinya, yakni perempuan dan remaja. Perempuan menjadi PSK karena persoalan ekonomi, kekerasan, dan human trafficking. Sedangkan remaja tidak ubahnya karena kurangnya informasi tentang dunia seksualitas.
Kalau merujuk pada hasil studi yang dilakukan LPPM Universitas Airlangga (Unair) Surabaya (2005) menemukan bahwa perempuan yang masuk dalam bisnis seks biasanya dipaksa oleh gabungan berbagai faktor dan kondisi lingkungan: tekanan kemiskinan, kekecewaan karena love affair yang gagal, kurangnya kesempatan kerja di pasar kerja, bias nilai patriarkhis, tawaran gaya hidup hedonis, serta kondisi psikologis perempuan yang rentan terhadap penipuan, pemaksaan, dan tekanan-tekanan.
Dari pemetaan di atas, maka cara mengatasinya, pendidikan dan pendidikan seks akan menjadi langkah preventif bagi remaja agar mereka tidak terjerumus pada praktik prostitusi. Selain itu, cara pandang masyarakat pada PSK, mucikari, dan lokalisasi harus bisa dirubah dan berubah. Selama ini cara pandang masyarakat akannya adalah “buka buka mata tutup mata”. Artinya, ketika masyarakat ditanya, mereka (pasti) akan menjawab dengan; “tidak ada prostitusi di tempat saya dan sejenisnya. Padahal, mereka mengetahui tempat-tempat prostitusi itu ada di tempatnya. Ketidak adanya keterbukaan masyarakat inilah yang menjadi salah satu faktor semakin maraknya perbuatan tercela ini. untuk itu, masyarakat—termasuk pemerintah—saatnya dan harus bisa menarima bahwa praktik prostitusi di tengah metropolitan kota ini. Jika ada keterbukaan, maka langkah-langkah untuk menanggulangi masalah ini akan bisa dilakukan secara bertahap. Selain itu, jika masyarakat bisa mengubah stigma pandangannya terhadap PSK dan mucikari, maka hal ini juga bisa memudahkan proses penyembuhan psikologis PSK dan mucikari, sehingga mereka akan dengan mudah kembali ke masyarakat.
Akhir kata, setidaknya citra buruk ini bisa menjadi alarm bagi wali kota Surabaya yang terpilih nanti dan pastinya semoga alarm ini tidak hanya di deringkan dan disetting saja, melainkan disertai dengan adanya perlakuan dan bukti konkrit untuk menjadikan Surabaya bersih. Bersih dari praktik prostitusi. Pemerintah Surabaya setidaknya tidak terpikat dan berdalih pada perda (peraturan daerah) yang melarang pelacuran, mengeluarkan kebijakan menutup lokalisasi selama Ramadan, dan sejenisnya sebelum ada upaya dan bukti berarati. Semoga!!!
*telah dimuat di harian Bhirawa (22/4/2010)
0 Response to "Mengintip (Praktik) Prostitusi di Surabaya*"
Posting Komentar
Tinggalkan komenrar Anda di sini!